BPSDM Jawa Timur Gandeng Akademisi UWG Malang sebagai Pemateri Diklat Nasional Pengawas Eselon

by | May 15, 2025 | Berita | 0 comments

Surabaya, 15 Mei 2025 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dengan menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang diikuti oleh pejabat eselon IV dari berbagai daerah.

Dalam kegiatan yang dikelola oleh Rudy Silaban, SE selaku penanggung jawab penyelenggaraan diklat, peserta berasal dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Barito Timur, Kota Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, terdapat 13 peserta lainnya dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pejabat pengawas, khususnya bagi mereka yang menjabat sebagai kepala sub bidang dan kepala sub bagian. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, BPSDM Jawa Timur mengambil langkah strategis dengan melibatkan akademisi sebagai pemateri.

“Untuk level PKP, pemateri memang dapat berasal dari kalangan akademisi. Oleh karena itu, kami memilih Dr. Anwar, SH, M.Hum untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada para peserta diklat. Harapannya, materi yang disampaikan dapat membuka wawasan dan memperkuat peran para pejabat dalam menjalankan tugas pengawasan di instansinya masing-masing,” ujar Rudy Silaban.

Dr. Anwar, SH, M.Hum, menyambut baik permintaan BPSDM Jawa Timur untuk menjadi pemateri. Ia menilai, keterlibatan akademisi dalam pelatihan pemerintahan adalah bentuk sinergi yang positif antara dunia pendidikan dan birokrasi. “Saya sangat mengapresiasi kesempatan ini. Tujuan utama kami adalah agar ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat memberikan dampak nyata, khususnya bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme para pejabat pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Dengan menggandeng kalangan akademisi, BPSDM Jawa Timur berharap mampu mendorong lahirnya para pejabat pengawas yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki perspektif yang luas dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.(san/pip*ram)